1. Kondisi Sosial Masyarakat Sejak Reformasi
Sejak krisis moneter yang melan da
pada pertengahan tahgun 1997, perusahaan perusahaan swasta mengalami kerugaian
yang tidak sedikit, bahkan pihak perusahaan mengalami kesulitan memenuhi
kewajibannya untuk membayar gaji dan upah pekerjanya.
Keadaan seperti ini menjadi masalah yang cukup berat karena disatu sisi
perusahaan mengalami kerugaian yang cukup besar dan disisi lain para pekerja
menuntut kenaikan gaji. Tuntutan para pekerja untuk menaikkan gaji sangat sulit
dipenuhi oleh pihak perusahaan, akhirnya banyak perusahaan yang mengambil
tindakan untuk mengurangi tenaga kerja dan terjadilah PHK.
Para pekerja yang deberhentikan itu
menambah jumlah pengangguran, sehingga jumlah pengangguran diperkirakan
mencapai 40 juta orang. Pengangguran dalam jumlah yang sangat besar ini akan
menimbulkan terjadinya masalah masalah social dalam kehidupan masyarakat.
Dampak susulan dari pengangguran adalah makin maraknya tindakan tindakan
criminal yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.
Oleh karena itu hendaknya pemerintah
dengan serius menangani masalah pengangguran dengan membuka lapangan kerja yang
dapat menampung para penganggur tersebut. Langkah berikutnya, pemerintah
hendaknya dapat menarik kembali para investor untuk menanamkan modalnya di
Indonesia, sehingga dapat membuka lapangan kerja baru untuk menampung para
penganggur tersebut. Masalah pengangguran merupakan masalah social dalam
kehidupan masyarakat dan sangat peka terhadap segala bentuk pengaruh.
2. Kondisi Ekonomi Masyarakat Indonesia
Sejak berlangsungnya krisis moneter
pertengahan tahun 1997, ekonomi Indonesia mulai mengalami keterpurukan. Keadaan
perekonomian makin memburuk dan kesejahteraan rakyat makin menurun.
Pengangguran juga semakin luas. Sebagai akibatnya, petumbuhan ekonomi menjadi
sangat terbatas dan pendapatan perkapita cenderung memburuk sejak krisis tahun
1997.
Dalam upaya meningkatkan
kesejahteraan kehidupan rakyat, pemerintah melihat lima sector kebijakan yang
harus digarap, yaitu :
- perluasan lapangan kerja secara terus menrus melalui
investasi dalam dan luar negeri se efisien mungkin.
- Penyediaan barang kebutuhan pokok sehari hari untuk
memenuhi permintaan pada harga yang terjangkau.
- Penyediaan failitas umum seperti rumah, air minum,
listrik, bahan baker, komunikasi, angkutan dengan harga terjangkau.
- Penyediaan ruang sekolah, guru dan buku buku untuk
pendidikan umum dengan harga terjangkau.
- Penyediaan klinik, dokter dan obat onbatan untuk kesehatan
umum dengan harga yang terjangkau pula.
Disamping penanganan masalah
pengangguran,dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, pemerintah
hendaknya juga memperhatikan harga harga produk pertanian Indonesia, karena
selama masa pemerintahan Orde Baru maupun sejak krisis 1997 tidak pernah
berpihak kepada petani. Apabila pendapatan petani meningkat, maka permintaan
petani terhadap barang barang non pertanian juga meningkat. Dengan
ditetapkannya harga produk pertanian yang tidak merugikan petani, maka para
petani yang mampu membeli produk industri non pertanian akan memberi semangat
bangkitnya para pengusaha untuk mengembangkan kegiatan perusahaannya.
Pihak pemerintah telah berusaha
untuk membawa Indonesia keluar dari krisis. Tetapi tidak mungkin dapat
dilakukan dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, pemerintah membuat skala
prioritas yang artinya hal mana yang hendaknya dilakukan agar Indonesia keluar
dari krisis.
Terpilihnya presiden Abdurrahman
Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarno Putri yang naik menggantikan Gus Dur
bertugas untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyat dengan meningkatkan
kehidupan ekonomi masyarakat. Namun dengan kondisi perekonomian Negara yang
ditinggalkan oleh pemerintahan Soeharto, tidak mungkin dapat diatasi oleh
seorang Presiden dalam waktu singkat. Oleh sebab itu untuk mengatasi krisis,
presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia, memerlukan
penyelesaian secara bertahap berdasarkan skala prioritas.
Comments
Post a Comment